No icon

Jakarta

Tidak Mendasar, Bawaslu Malut Optimis Gugatan AGK-YA Ditolak MK

TVCom, JAKARTA- Kordinator Divisi Hukum Dan Penindakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut), Aslan Hasan, SH, MH, ketika dijumpai sejumlah wartawan usai memberikan jawaban pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Penghitungan (PHP) Pilkada Malut di Mahkamah Konstitusi, Rabu (01/08/2018), mengatakan, terkait dengan gugatan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 3, Abdul Gani Kasuba-M.Al Yasin Ali (AGK-YA) bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, gugatan yang ditujukan pemohon (AGK-YA) ke MK, tidak satupun terbukti karena telah dijawab oleh pihak Bawaslu Malut sesuai dengan data yang diperoleh oleh Panwaslu setempat dilapangan.

“Semua dalil pemohon menyangkut sejumlah pelanggaran yang masif maupun politik uang yang diduga terstruktur, sistematis dan masif tersebut, tidak terbukti dan semua sudah kami jawab dihadapan hakim,”ujar ,

Aslan menjelaskan, gugatan pemohon soal pelenggaran politik uang (Money Politik) di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pula Taliabu, sebanyak 2 kasus dan itu sementara dalam proses. Sementara untuk pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah dilaporkan oleh masyarakat maupun pemohon (AGK-YA). Bahkan, kasus tersebut juga tidak pernah ditemukan petugas Bawaslu di Pulau Morotai.

“Semua masalah sudah kami sampaikan ke Majelis Hakim, tinggal hakim yang nantinya mempertimbangkan dan memutuskan. Tadi, laporan yang digugat oleh pihak pemohon yang dimasukan dalam dalilnya kita sudah jawab semuanya. Bukan hanya itu, kita juga menjawab yang tidak ada dalam dalil pemohon,”terangnya.

Dia menambahkan, terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal netralitas, Dosen Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate itu mengungkapkan, tidak ada didalam gugatan yang diajukan pemohon. Tetapi, Bawaslu juga menyampaikan itu dihadepan hakim.

“Gambaran pemohon itu seolah-olah Bawaslu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kita sampaikan ke hakim kalau pelanggaran yang ditemukan oleh hasil pengawasan maupun laporan dari masyarakat sudah ditangani hingga selesai. Contohnya seperti kasus politik uang di Ternate yang sudah ada putusan pengadilan dan juga terkait dengan keterlibatan ASN yang sudah ditindak oleh KASN,”ungkap Aslan. (DS)

 

Comment As:

Comment (0)